Selasa, 17 Desember 2013

UKT Menuai pro dan kontra di kalangan mahasiswa dan orang tua



UKT di nilai belum siap di jalankan dan kurang sosialisasi


UKT adalah Uang Kuliah Tunggal yang sekarang menjadi sebuah perdebatan di beberapa kalangan mahasiswa, orang tua, dan juga perguruan tinggi. Hal ini perlu mendapatkan respon menggenai masalah UKT di Perguruan Tinggi Indonesia. UKT sebenarnya bertujuan untuk memberikan keringanan bagi mahasiswa baru yang sedang masuk dalam perguruan tinggi.Seperti yang dikutip pada okezone.com (27/5). Semua komponen yang terkait dengan pembiayaan kuliah seperti, SPP, Sumbangan, dana pengembangan, biaya wisuda,yudisium dan lain-lain semuanya di hitung dalam UKT. 

Dasar sistem perhitungan UKT 
Besaran UKT sendiri dihitung berdasarkan unit cost setiap mahasiswa per program studi yang dikurangi pembiayaan sumber pemerintah termasuk BOPTN. Rencana penerapan sesuai surat edaran Dirjen Dikti, penetapan besarnya UKT dikelompokkan menjadi lima grade (kelas). Pengelompokan lima grade tersebut disesuaikan dengan penghasilan orang tua/wali mahasiswa baru. Kelas empat dan lima mensubsidi kelas satu dan dua sedangkan kelas tiga adalah kelas netral yang membayar UKT sesuai dengan Kebutuhan dia selama delapan semester.
Dalam sistem UKT ini nantinya mahasiswa baru tidak akan diminta untuk membayar uang pangkal (SPL), yang ditahun-tahun sebelumnya berkisar antara 4 sampai 15 juta. Kemudian mekanisme pembayaran biaya kuliahnya pun berbeda, dalam sistem UKT ini biaya kuliah seorang mahasiswa selama 4 tahun (8 semester) akan diakumulasi dan ditotal kemudian dibagi 8 semester, hasil dari pembagian tersebut yang nantinya harus dibayarkan oleh mahasiswa.
Misalkan  akumulasi total biaya kuliah selama 4 tahun adalah 40 juta, maka 40 juta dibagi 8 semester sehingga jatuhlah pada angka 5 juta dan 5 juta inilah yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswa disetiap semesternya. Dan kebijakan UKT ini juga nantinya akan memungkinkan adanya perbedaan biaya kuliah antara satu fakultas dengan fakultas yang lain, hal itu dikarenakan kebutuhan dari masing-masing fakultas atau jurusan berbeda.

Peraturan kemendikbud no 55 tahun 2013
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyatakan jika turunnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 55 tahun 2013  dan Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nomor 97/E/KU/2013 tanggal 5 Februari 2013 akan berpengaruh terhadap besaran nominal uang kuliah tunggal (UKT).
Dengan adanya UKT ini besaran biaya nominal perguruan tinggi juga bisa jauh lebih rendah. Namun pada kenyataanya di masyarakat sangat berbeda, padahal dari sumber yang sama meteri pendidikan menjamin adanya pendidikan yang lebih murah untuk masyarakat yang kurang mampu. Namun demikian, Muhammad Nuh berjanji bahwa UKT untuk mahasiswa PTN tahun akademis 2013/2014 tidak akan memberatkan. Selain itu, pengaruh Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) ke UKT akan memberikan kemudahan bagi mahasiswa khususnya dari segi ekonomi yang kurang mampu. "Dengan menggabungkan semua biaya yang ditanggung mahasiswa menjadi UKT, maka pengelolaannya menjadi semakin mudah," imbuhnya. Menurut dia, penetapan BOPTN, Biaya Kuliah Tunggal (BKT), dan UKT menggunakan prinsip dasar yaitu uang kuliah yang ditanggung oleh mahasiswa. Pihaknya pun berusaha agar uang kuliah yang ditanggung semakin lama semakin kecil. "Dengan memperhatikan masyarakat yang tidak mampu (afirmasi), subsidi silang (yang kaya menyubsidi yang miskin), dan pengendalian biaya yang tepat," pungkasnya.
Hal ini tentu menjadi sebuah problem baru khususnya dalam dunia pendidikan perguruan tinggi, apalagi samapi ada yang ingin berhenti kuliah karena besarnya UKT. UKT yang diharapkan menjadi sebuah solusi justru semakin menjadikan sebuah problem baru untuk dunia pendidikan di Indonesia. Padahal fungsi dan tujuan adanya UKT adalah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi negeri di Indonesia.
Sangat di sayangkan jika UKT menjadi sebuah momok baru bagi mahasiswa yang benar-benar ingin melanjutkan perguruan tinggi di Indonesia. Potret pendidikan Indonesia yang selalu salah kaprah dalam mengambil sebuah kebijakan.
 UKT kurang sosialisasi sehingga muncul kejanggalan
Secara prinsip sistem UKT di akui  cukup bagus,  karena mempersiapkan perkuliahan mahasiswa untuk 8 semester ke depan. Hal ini juga di tegaskan oleh Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Unlam, Bapak Drc.Ec.Atma Hayat, M.Si,Ak.  “Cuma kendalanya ketika sistem ini di bentuk, itukan sebetulnya mencari format, dan apabila mencari format yang pas, dia butuh waktu yang lama, sehingga harus ada dulu sosialisasi. Nah di sini sosialisasi yang di lakukan memang sangat minim dan sosialisasi berjalan seiring dengan di berlakukannya UKT  tadi“, Tegas beliau lebih lanjut.
Beliau  juga menjelaskan  bahwa, Munculnya kejanggalan juga di sebabkan oleh kurangnya sosialisasi. Sehingga pada saat UKT di laksanakan banyak orang tua yang komplain, mereka merasa keberatan karena pembayaran persemesternya sangat tinggi di luar perkiraan mereka dan mereka memang banyak yang tidak mampu.
Adapun Muhammad Thaha selaku ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unlam mengatakan, “Kalau UKT  ini kan baru tahun ini jalannya mungkin secara peraturan dan sistemnya belum siap”. Ujarnya.
Selain itu  Hendriyono S, PJS ketua BLM Fakultas Ekonomi Unlam mengatakan , secara perspektif UKT itu bagus karena besarnya bervariasi tergantung  jurusan dan golongan. Antar golongan saling mensubsidi . tinggal bagaimana pihak rektorat menanggulangi kejanggalan yang muncul.
Disisi lain, Rizal Salah satu mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Unlam mengatakan ,”UKT sudah efektif, karena mahasiswa tidak perlu ribet lagi. Bayar berkali-kali. Namun di sisi lain ada yang tidak efektif karena pemberitahuan tentang UKT kurang jelas sosialisasinya  kurang, banyak mahasiswa dan orang tua yang tidak tau dan tidak paham. UKT  juga sangat mengganggu saya, saya masuk kategori 4. Sedangkan teman saya ada  yang kategori 2 padahal teman saya bisa di bilang perekonomiannya lebih mampu dari pada saya.”. Ungkapnya
 Selaras dengan Silvia yang juga salah satu mahasiswa baru fakultas ekonomi unlam mengatakan ,“Pembagian UKT ini menurut saya tidak adil karena tidak ditanyakan pengeluaran dirumah itu seperti apa dan bagi saya UKT saya terlalu mahal,orang tua saya tidak hanya membayar keperluan saya tapi juga banyak lagi pengeluaran yang lain,UKT juga perlu di data ulang dan tanyakan secara jelas gaji bersihnya bukan gaji kotornya “, paparnya 
 “seharusnya sih ada laporan detail tentang sistem UKT , kenapa totalnya sekian dan untuk apa saja UKT  tersebut”, tambahnya 

Dapat mengajukan surat keberatan
Pihak Fakultas mencoba menangani  komplain yang muncul sekaligus mensosialisasikan sistem UKT. artinya kalau memang orang tua keberatan, silahkan mengajukan surat keberatan.
Pembantu Dekan  I  Fakultas Ekonomi unlam Bapak Drc.Ec.Atma Hayat, M.Si,Ak. mengakui bahwa sampai saat ini sekitar 30 mahasiswa baru telah mengajukkan komplain  dan sekarang masih di tangani. Sudah di proses , tinggal verivikasi, kemudian  administrasi lapangan, lalu fakultas mengusulkan ke rektorat, “ketika mengajukan keberatan. keberatan tersebut akan  dikabulkan, kalu memang dia benar-benar tidak mampu. Cuma memang pemberlakuannya di semester berikutnya”, ujarnya
Isu yang berkembang ternyata banyak   keluarga  mampu mendapatkan kelas yang rendah sementara yang tidak mampu malah tinggi .  Mereka yang kurang mampu  tidak memahami informasi sehingga mereka membesar-besarkan penghasilan dengan alasan takut di coret. Padahal sebenarnya itu tidak berpengaruh. Akibatnya  dia masuk kategori 4 bahkan 5 sehingga UKTnya pun besar.
Saat tim JK menanyakan  mengenai jalur masuk yang juga sering menjadi perdebatan di kalangan mahasiswa baru . Bapak  Drs.Ec.Atma Hayat, M.Si,Ak mengatakan bahwa Sebetulnya UKT  di bentuk berdasarkan kelas. Jalur mandiri memang menberikan kontribusi untuk instansi sehingga pembayarnya lebih mahal. Tapi tidak menutup kemungkinan dari jalur SBMPTN dan SNMPTN juga mahal apabila dia masuk golongan 4 dan 5 .”itu memang mahal karena  mensubsidi yang tidak mampu. Masalah jalur tidak menyebabkan biaya mahal. Bisa mahal bisa murah tergantung Format saat dia mengisi data penghasilan orang tua”. Ungkap beliau.
Mungkin karena terbiasa dengan sistem yang lama sehingga dalam pergantian sistem ini ada keterkejutan-keterkejutan, di sampaing mereka kurang memiliki informasi, seiring berjalannya waktu akan ada pemahaman yang benar sehingga tidak ada lagi istilah adil dan tidak adil, tambahnya.

 Rata –rata UKT PTN  lain 
UNPAD menetapkan rata-rata ukt untuk fakultas ekonomi  jenjang S1 adalah 7 juta. Sedangkan untuk jenjang diploma 3 adalah 4 juta. Sedangkan UM menerapkan UKT Proporsional dengan biaya setiap mahasiswa yang berbeda-beda  tergantung kemampuan orang tuanya. Bisa melalui verifikasi data slip gaji, tahigan listrik, dan lain-lain. Biaya yang ditanggung kisarannya sekitar Rp.0 - Rp. 7,5 juta. Dan Mayoritas sekitar 3 sampai 3,5 juta. Kemudian  yang diberlakukan di kampus UNY baru-baru ini, untuk kelompok teknik biaya tiap semester sebesar 3,5 juta, kemudian untuk kelompok sains, kerajinan, pendidikan, ekonomi dan olahraga sebesar 3 juta, sedangkan untuk kelompok sosial 2,6 juta. Universitas Hasanuddin (Unhas) membuat kejutan kepada mahasiswa. Kampus merah ini memberikan kemudahan dengan menurunkan pembayaran SPP menjadi Rp900 ribu per tahun (dua semester) untuk semua program studi Starata 1 (S1). Sebelumnya, kampus ini membebankan SPP kepada mahasiswa sebesar Rp1,5 juta (eksakta) dan Rp1,2 juta (non-eksakta) selama satu tahun. 

Positif dan negatif UKT  
Hal di ungkapkan komti Diploma 3 Akuntansi,  Iranditha Murti “ Ada sisi yang meringankan dan memberatkan mahasiswa baru. Yang meringankannya adalah dulu setiap mahasiswa membayar uang pangkal ada yang sampai 10 juta bahkan ada yang lebih. Sedangkan sekarang kan tidak ada lagi semuannya jadi satu dalam UKT . yang besar UKTnya tergantung pendapatan orang tua”.
Muhammad Arsal juga memaparkan dampak positif dan negatif UKT  “ positifnya mungkin mahasiswa tidak terbebani pikiran membayar terus menurus, tapi negatifnya kurang adil karena tidak menelaah kehidupan ekonomi mahasiswa terlebih dahulu baru menentukan besar UKTnya .
Seharusnya di telaah dulu bukan lansung di lihat dari penghasilan orang tua, kan penghasilan orang tua bisa di palsukan. Jadi kurang efektif  dan perlu di pertimbambangkan lebih jauh lagi”, tambah mahasiswa jurusan akuntansi ini.  

Harapan mengenai pelaksanaan UKT
Pembantu Dekan I mengharapkan  “ pihak universitas dan fakultas dapat melakukan koordinasi yang  baik dan mencoba memberikan model-model sosialisasi yang lebih terarah dan tepat sasaran. Misal sosialisasi di lakukan ke sekolah- sekolah  sebelum mereka masuk universitas . ada peran aktif dari lembaga universitas dalam mensosialisasikan UKT ini. Semua pihak tentunya  mengiginkan sistem  UKT menjadi sebuah sistem yang di terima oleh semuan Pihak sehingga nantinya tidak ada lagi komplain dan ketidak adilan”.  Tujuannya agar  mereka merasa nyaman dengan sistem ini, harapnya(ra/lr/ns)


Referensi :
-          www.okezone.com
-          Majalah Mahasiswa Unpad.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Comments System

Disqus Shortname